Perkuat Pengawalan Hukum yang Berkeadilan, LBH-KKPMP Mawil Banten Lakukan Penyegaran Struktur

CILEGON lenterabanten.com– Struktur organisasi harus mengikuti strategi. Prinsip penting dalam pengembangan organisasi dinamis ini ditegaskan langsung oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih Markas Wilayah Provinsi Banten (LBH-KKPMP MAWIL BANTEN), Ahmad Rosidin, CPL.

Menyikapi performa organisasi yang dinilai mengalami slow-response selama kurang lebih satu tahun terakhir, LBH-KKPMP Mawil Banten langsung mengambil langkah responsif dan taktis. Evaluasi mendalam serta perombakan (restrukturisasi) kepengurusan kini menjadi prioritas utama demi menjawab amanat besar dari masyarakat.

Ketegasan tersebut disampaikan dalam forum diskusi dan koordinasi yang digelar di Sekretariat LBH-KKPMP MAWIL BANTEN, Link. Sambilawang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, pada Senin (31/08/2026).

Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Ketua KKPMP MAWIL BANTEN, Jeri Kaspor, serta Sekjen Markas Besar, Jajat Sudrajat, S.Sos.

*Penegakan Hirarki dan Otoritas Komando*

Dalam arahannya, Ahmad Rosidin memberikan teguran keras sekaligus mengingatkan kembali pentingnya penegakan struktur hirarki. Ia menegaskan bahwa seluruh gerak langkah, kebijakan, dan kewenangan LBH-KKPMP Mawil Banten sepenuhnya berada di bawah komando otoritas tertinggi.

"Semua kebijakan di tingkat provinsi harus tegak lurus di bawah komando Ketua LBH-KKPMP Markas Besar (MABES) dan Ketua KKPMP Markas Wilayah Banten," tegas Rosid.

Menurutnya, strategi yang tepat hanya akan berjalan jika didukung oleh struktur yang sehat. Restrukturisasi ini dirancang agar organisasi menjadi lebih fleksibel, responsif, dan adaptif dalam mencapai tujuan besarnya.

*Memanggul Amanat Masyarakat demi Hukum yang Adil*

Ahmad Rosidin menekankan bahwa perombakan struktur ini bukan sekadar penyegaran internal, melainkan sebuah kewajiban moral untuk menjawab jeritan dan kebutuhan masyarakat Banten akan keadilan.

Sebagai lembaga bantuan hukum, LBH-KKPMP harus berdiri tegak di garda terdepan.

"Organisasi ini memanggul amanat besar dari masyarakat. Kita harus mampu mengawal, membela, dan memastikan hak-hak hukum masyarakat terpenuhi secara profesional. Tidak boleh ada kompromi dalam memperjuangkan hukum yang adil, setara, dan benar-benar berkeadilan sosial," ujar Rosid dengan nada tegas.

*Agenda Rakerwil dan Pembentukan Pengurus Definitif*

Selain melakukan perombakan pengurus, LBH-KKPMP Mawil Banten juga tengah bersiap mengagendakan Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) serta program pembinaan intensif. 

Langkah krusial ini diambil demi menjaga marwah organisasi sekaligus menjamin keberlanjutan program kerja kemasyarakatan di wilayah Provinsi Banten.

"Langkah ini kami ambil agar roda organisasi tetap berputar secara normal, sembari menyempurnakan struktur kepengurusan baru yang definitif dan siap tempur membela rakyat," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Ahmad Rosidin mengimbau seluruh konstituen dan kader di tingkat kota maupun kabupaten untuk tetap solid, merapatkan barisan, serta menjunjung tinggi profesionalisme organisasi dalam mengawal hak-hak hukum masyarakat bawah.

Red/oyo